Politic Education

Partisipasi dan Orientasi Pemilih Pemula Pada Pemilu

  1. Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu

ddppPada dasarnya setiap rakyat Indonesia berhak untuk menentukan siapa pemimpinnya dengan catatan sudah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pasal 15 dinyatakan bahwa warga negara yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak suara, dan untuk bisa menggunakan hak suara tersebut maka warga negara tersebut harus terdaftar sebagai pemilih seperti yang di tuliskan dalam pasal 16 ayat 1, dan pada ayat berikutnya dikatakan bahwa pemilih yang dimaksud pada ayat 1 diatas nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah berdomisili didaerah pemilihan tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pada ayat 3 pasal 16 dikatakan bahwa seorang Warga Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 maka tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum menjadi satu indikator pembacaan publik terhadap suk­ses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu. Partisipasi yang dimaksud tentu partisipasi yang didasari atas kesadaran dan rasa tanggung jawab individu sebagai warga Negara terhadap proses politik yang sedang berlangsung, bukan karena adanya mobilisasi oleh para kandidat. Membaca tren partisipasi pemilih pada pemilu di Indonesia terdapat kecenderungan menurun dari pemilu ke pemilu. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pada pemilu 1999, di tengah-tengah euphoria reformasi, partisipasi pemilu mencapai angka yang cukup fantastis 93 persen, lima tahun berikutnya yakni pada pemilu 2004 turun menjadi 84 persen dan para pemilu 2009 lalu hanya tinggal 71 persen. Entah berapa lagi turunnya pada pemilu 2014 mendatang.

Jika dibanding dengan Negara-negara demokrasi di dunia, sebenarnya tingkat partisipasi di Indonesia masih cukup tinggi. Amerika Serikat misalnya untuk pemilu senator, DPR, presiden dan wakil presiden, tingkat partisipasinya rata-rata hanya 60 persen. Begitu juga India sebagai Negara demokrasi terbesar di dunia, tingkat partisipasi masyarakatnya pada pemilu hanya berkisar antara 55 sampai 63 persen. Mari kita lihat kenapa masyarakat enggan memilih alias golput. Secara sederhana ada empat alasan pemilih enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Pertama, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kedua, tidak memilih karena merasa tidak ada peserta pemilu yang layak dipilih. Ketiga,  tidak memilih karena merasa tidak penting dan hanya buang-buang waktu. Ke empat, tidak memilih karena pemilu tidak menyenangkan.

Untuk soal pertama, menjadi tugas KPU memastikan semua warga Negara yang berhak memilih masuk DPT. Kita optimis, persoalan DPT dapat di atasi dengan adanya program KTP elektronik yang sudah merekam sebanyak 175 juta penduduk Indonesia. Apalagi Kementerian Dalam Negeri sudah menjamin ketunggalan datanya sehingga KPU cukup menyisir sekitar 25 juta pemilih lagi dari 190 juta daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah. Optimisme itu diperkuat dengan sistem informasi data pemilih (sidalih) yang dimiliki KPU untuk menyediakan daftar pemilih sementara (DPS). Sistem yang akan dioperasionalkan di semua tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari KPU sampai PPS ini mampu mendeteksi data ganda dan data fiktif. Ditambah lagi dengan dibukanya ruang partisipasi masyarakat dan peserta pemilu untuk mengkritisi DPS akan semakin meningkatkan kualitas DPT. Dengan demikian kita yakin persoalan DPT tidak akan menjadi faktor yang memicu masyarakat menjadi golput.

Soal kedua yakni masyarakat tidak memilih karena tidak ada peserta yang layak dipilih. Hal ini berkaitan dengan peserta pemilu baik partai politik dengan para kandidatnya maupun calon perseorangan, jadi bukan lagi ranah KPU. Semakin hari, dari berbagai jajak pendapat yang ditampilkan media tampak kepercayaan publik terhadap partai sebagai institusi demokrasi yang memproduksi calon-calon anggota legislatif dan eksekutif makin merosot. Jajak pendapat Kompas, yang digelar 1-3 Agustus 2012, menyebutkan, tiga dari empat responden menganggap tidak ada satupun parpol di parlemen saat ini yang cukup cekatan merespons persoalan rakyat. Kalaupun direspon, kata jajak pendapat itu, maka parpol sekedar menggunakannya sebagai “komoditas politik”. Begitu juga dengan hasil survei yang dikeluarkan Pusat Data Bersatu (PDB) yang menyebutkan terjadi penurunan elektabilitas partai politik.

Distrust terhadap parpol diyakini akan makin parah seiring dengan penetapan dua petinggi partai sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga korupsi dan menerima gratifikasi saat menjabat sebagai anggota DPR. Belum lagi prilaku politisi yang kutu loncat, bahkan ada kader partai, dalam waktu kurang dari dua pekan sudah dua kali pindah partai, makin menegaskan para politisi kita hanya berburu kekuasaan. Serangkaian peristiwa itu dapat dipastikan semakin membuat citra partai merosot di mata masyarakat sehingga berpotensi mendorong tingginya angka golput pada pemilu 2014. Satu-satunya langkah, partai harus berani membersihkan semua kader-kadernya yang korupsi. Bukan kemudian membela mati-matian dan menuding-nuding KPK melakukan konspirasi atas penetapan kadernya sebagai tersangka. Tetapi mestinya menjadi evaluasi internal partai bahwa pembinaan dan pengawasan internal selama ini ternyata rapuh dan tidak efektif sehingga gagal mencegah kadernya dari prilaku korup. Partai harus mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan kader yang korupsi, tidak hanya dari kepengurusan partai tetapi juga dari keanggotaan. Kebijakan itu kemudian dipublikasi secara luas sehingga masyarakat dapat melihat sikap dan tindakan tegas dari partai tersebut. Ini penting dilakukan untuk membangun kembali trust publik terhadap partai. Partai juga perlu memperbaiki rekrutmen dan pembinaan kader. Mereka yang dapat menjadi caleg hanyalah kader yang sudah berproses dari bawah, mengikuti kursus-kursus kader, menjalankan dan merawat mesin partai dari waktu ke waktu untuk melakukan serangkaian pembinaan kepada masyarakat.

Beratnya perjuangan partai untuk mencapai derajat dicintai masyarakat akan melahirkan kader-kader militan. Sebab mereka dituntut bekerja dan berjuang untuk rakyat sebelum akhirnya memasuki arena kontestasi politik. Hanya kader militan lah yang mampu bertahan dalam suasana yang penuh keterbatasan. Sebab dukungan publik tidak dapat diperoleh dengan mudah. Rakyat menunggu hasil kerja mereka sebelum memberi dukungan. Sejauh mana kemampuan partai melalui kader-kadernya dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang kian hari tantangannya makin berat merupakan tantangan tersendiri bagi partai untuk tetap eksis. Karena itu selain militan, para kader dituntut menjadi cerdas, kreatif dan inovatif untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan program kerja yang mereka rumuskan. Tapi sesuatu yang dibangun dengan kerja keras, loyalitas yang tinggi dan kreatifitas tidak akan pernah mati.

Jika hal ini dijalankan secara konsisten, bukan saja partisipasi pemilih yang akan meningkat tetapi juga dukungan publik terhadap partai akan bertambah kuat. Persoalan finansial yang selama ini mendera parpol akan mudah diselesaikan. Donasi publik akan mengalir karena mereka percaya partai dapat menjadi saluran aspirasi politik mereka. Hal ini akan menghindari partai menjadikan kadernya yang duduk  di legislatif maupun eksekutif sebagai mesin uang untuk menghidupi partai politik. Hal ini juga erat kaitannya dengan faktor ketiga, dimana pemilih enggan memilih karena menganggap pemilu merupakan sesuatu yang tidak penting. Sebab selama ini masyarakat melihat, proses politik yang menghasilkan aktor-aktor politik yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif belum membawa dampak bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Justru makin menyuburkan praktik korupsi di sejumlah lembaga Negara. Masyarakat akan termotivasi untuk berpartisipasi jika mereka mendapati partai yang sudah terbukti mau bekerja keras menjawab berbagai problem dan tantangan kehidupan yang dihadapi masyarakat tersebut. Sebab mereka percaya dengan kinerja, komitmen dan konsistensi partai tersebut dalam mengelola bangsa ini ke depan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat

Soal pemilu yang dianggap tidak menyenangkan alias membosankan, untuk menjawab itu, yakni dengan menghadirkan pemilu menjadi sesuatu yang menyenangkan, atau semacam electainment. Ide ini perlu dielaborasi dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih teknis. Program electainment sangat relevan untuk calon pemilih maupun pemilih pemula. Selama ini, para pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 30 persen dari jumlah total pemilih hanya menjadi objek atau sasaran kampanye para kandidat. Pelibatan mereka dalam proses politik lebih menonjol aspek mobilisasi daripada edukasinya. Padahal, mereka adalah aset bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan termasuk kepemimpinan di tubuh partai politik. Nah, melalui program electainment, mereka dapat diberikan kegiatan yang menghimbur sambil memasukkan materi pendidikan politik di dalamnya. Salah satu model kegiatan yang dapat diadopsi adalah model pemilihan Indonesian Idol yang melibatkan partisipasi banyak orang dengan tim juri yang dapat memberikan perspektif kepada peserta dan penonton.

Model pelaksanaan edutainment yang sudah banyak diterapkan di sekolah juga dapat diadopsi atau menggelar focus group discussion (FGD) dengan para pihak untuk mencari format yang ideal. Pelaksanaan electainment ini tidak tergantung dengan jadwal pelaksanaan pemilu tetapi kegiatan yang terus berlang­sung sepanjang waktu. Sambil berjalan dilakukan evaluasi dan modifikasi-modifikasi untuk mencari format yang ideal. Penyelenggaraannya tidak mesti dikelola oleh KPU tetapi akan lebih efektif dikelola oleh Kementerian Pendi­dikan Nasional karena sasarannya utamanya adalah anak sekolah yang merupakan calon pemilih atau pemilih pemula. Tujuan akhirnya, para siswa mendapati pemilu sesuatu yang menyenangkan dan sekaligus dapat mengubah nasib mereka melalui kebijakan yang akan dibuat oleh para wakil rakyat yang duduk di berbagai lembaga kekuasaan. Dengan demikian, mereka tidak lari dari hak konstitusionalnya untuk memilih tetapi merasa turut bertanggung jawab untuk menentukan jalannya setiap proses politik termasuk pemilihan umum.

  1. Orientasi Pemilih Pemula Pada Pemilu

ka-pemilu41Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamisdan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan adalah pengaruh orang tua, faktor pilihan sendiri,faktor media massa, partai politik dan iklan politik, dan faktor teman sepergaulan. Orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif sudah mengarah pada tataran orientasi positif dimana yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilainilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya

mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap: (1) sistem yaitu sebagai suatu keseluruhan dan termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienansi, kognisi dan evaluasi suatu bangsa, dan (2) pribadi sebagai aktor politik, isi dan kualitas, norma-norma kewajiban politik seseorang.

Selain itu tujuan dari pemilih pemula pada pemilu yakni sebagai berikut:

¢  Untuk mengetahui sejauh mana pemilihan umum secara nyata

¢  Untuk mensejahterakan bangsa dan negara

¢  Untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik

¢  Untuk mewujudkan partisipasi atau kepedulian

¢  Untuk mengangkat pemimpin atau wakil yang sesuai dengan keinginan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s